previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Banyak Demo, Menristekdikti Minta Mahasiswa Kembali ke Kampus

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memberikan tanggapan terhadap gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa di seluruh Indonesia. Seperti dilaporkan detik.com, Nasir mengatakan mahasiswa harus dewasa dalam menyikapi permasalahan terkini.

“Jangan hadapi segala sesuatu dengan emosi. Saya harapkan mahasiswa mencermati hal ini. Saya harapkan tidak ada gerakan demo, mahasiswa kembali lagi ke kampus, belajar dengan baik,” ujar Nasir usai meresmikan Cimahi Technopark di Kota Cimahi, Jawa Barat, Selasa (24/9/2019).

Namun demikian, dia tidak melarang mahasiswa menyampaikan aspirasi. “Yang namanya mahasiswa itu kreativitasnya baik, inovasinya baik, smart (pintar), tapi perlu diarahkan. Makanya kita perlu dialog,” kata Nasir.

Terkait gelombang aksi unjuk rasa yang berjalan, dia berharap itu murni berasal mahasiswa. Bukan ditunggangi pihak lain. “Kepada para rektor juga saya arahkan agar mahasiswa kembali ke kampus,” katanya.


Hari ini, aksi unjuk rasa digelar di berbagai daerah di Tanah Air. Selain di Jakarta, aksi juga digelar di Kota Palembang (Sumatra Selatan), Kota Tegal (Jawa Tengah) hingga Kota Parapare (Sulawesi Selatan).

Mereka melakukan aksi penolakan terhadap rencana pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait hal itu, Nasir memberikan tanggapan. “Penguatan terhadap masalah KPK ini penting, jangan sampai ada pelemahan. Bapak presiden pernah menyampaikan ini. Tidak ada sesuatu itu kita selamanya pegang, perlu ada perbaikan dan kita jangan skeptis dan alergi terhadap perbaikan. Apalagi UU KUHP itu warisan dari Belanda dan harus disesuaikan dengan (hukum) di Indonesia,” ujarnya.

Sumber : www.cnbcindonesia.com

UU Hasil Revisi Dinilai Sulitkan KPK, Mahasiswa Siap Ajukan Uji Materi

JAKARTA – Mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jakarta siap mengajukan uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang telah disahkan DPR.

Mereka menilai isi UU tersebut justru akan menyulitkan KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Salah satunya mengenai izin penyadapan kepada Dewan Pengawas KPK.

“Kalau misalnya salah satu tersangka korupsi disadap, KPK harus meminta izin. Berati KPK sebagai penegak hukum yang independen, bakal dihapuskan,” kata Ketua Umum SEMMI Jakarta, Yasser Hatim, Kamis 19 September 2019.

Sumber : www.sindonews.com

Presiden Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan terhadap RUU KUHP ditunda. Dia telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menyampaikan hal tersebut kepada DPR.

“Untuk itu saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” ujarnya di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Jokowi mengatakan permintaan ini dilakukan setelah mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara seksama. Dia juga mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang keberatan terhadap beberapa subtansi RUU KUHP.

sumber : www.sindonews.com

Mahasiswa Papua Pilih Pulang, MRP Siapkan Kampus untuk Menampung

Mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di berbagai kota di luar Papua diperkirakan bakal kembali ke Bumi Cendrawasih. Keinginan tersebut merupakan buntut dari aksi rasisme yang menimpa mahasiswa asal Papua yang menimba ilmu di luar daerah.

Untuk mempersiapkan kepulangan mahasiswa dari berbagai kota tersebut, Majelis Rakyat Papua atau MRP bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sedang mempersiapkan langkah penanganannya.

Kekinian, MRP sudah berkomunikasi dengan empat perguruan tinggi yang diharapkan dapat menampung mahasiswa tersebut.

Dikemukakan Ketua MRP Timotius Murib, pihaknya menerima informasi keinginan mahasiswa Papua yang saat ini berkuliah di luar Papua untuk melanjutkan kuliah di tanah kelahirannya.

“Anak-anak yang pulang dengan biaya sendiri. Gubernur, DPRP dan MRP lagi berkomunikasi dengan pimpinan lembaga pendidikan [tinggi untuk menyiapkan penanganan masalah itu],” ujar Murib seperti dilansir Jubi.co.id-jaringan Suara.com di Jayapura pada Jumat (6/9/2019).

Empat kampus yang sedang dijajaki untuk menampung mahasiswa tersebut adalah Universitas Cenderawasih Jayapura, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Universitas Musamus Merauke dan Universitas Negeri Papua di Manokwari, Papua Barat.

“Kita komunikasi dengan Uncen, UTSJ, Merauke, Papua Barat supaya kalau adik-adik ini sudah balik, mereka rekrut, buka kelas-kelas untuk menampung anak-anak kita ini,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sejak pekan lalu, sejumlah mahasiswa Papua memilih pulang ketimbang melanjutkan studi di Pulau Jawa dan Sulawesi.

Dari pengamatan Jurnalis Jubi di Bandara Jayapura pada Selasa (3/9/2019) ada rombongan mahasiswa Papua yang pulang meninggalkan perguruan tinggi mereka di Bali.

Salah satu mahasiswa Papua di Makassar, Anton menyebut sekitar 50 mahasiswa Papua yang bersekolah di Makassar telah memilih pulang lantaran merasa tidak nyaman dengan situasi keamanannya.

“Hingga 4 September 2019, 50 lebih [mahasiswa Papua di Makassar] pulang ke Papua,” Anton pada Rabu (4/9/2019).

Hal tersebut juga diakui aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Albert Mungguar mengatakan banyak mahasiswa Papua meninggalkan berbagai kota studi di luar Papua karena merasa terancam.

Sumber: www.jubi.co.id

Scroll to top